Musyawarah Nasional X FKPPI, Bamsoet: 'Vaksinasi Merupakan Bagian Dari Bela Negara Dalam Perang Melawan Virus Covid-19'

JAKARTA, SKN - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) menegaskan, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional X FKPPI, bahwa FKPPI bukanlah Ormas yang sering membuat gaduh yang keberadaannya sempat disentil Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) 2021. FKPPI justru senantiasa menjadi ormas yang merekatkan ikatan kebangsaan, melalui berbagai kegiatan bela negara yang diselenggarakan di berbagai daerah. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menjadi Inspektur Upacara dalam Apel Kebangsaan Bela Negara FKPPI di Silang Monas, pada Desember 2017.

"Ditengah pandemi Covid-19, disaat TNI-Polri mendapatkan penugasan mempercepat vaksinasi Covid-19, keluarga besar FKPPI turut terlibat menyukseskannya. Bekerjasama dengan berbagai pihak, di kawasan DKI Jakarta saja FKPPI tercatat telah memfasilitasi vaksinasi terhadap 20 ribu lebih warga, dari mulai lansia, pekerja sektor pariwisata, hingga pelajar. Di berbagai daerah lainnya, jumlahnya bahkan sudah tidak terhitung. Vaksinasi merupakan bagian dari bela negara dalam mempertahankan bangsa dan negara dari perang melawan virus Covid-19," ujar Bamsoet usai menghadiri Musyawarah Nasional X FKPPI, di Jakarta, Senin (20/12/21).

Turut hadir antara lain Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri (PEPABRI) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Sapriadi. Hadir pula melalui virtual antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, penugasan TNI-Polri dalam mempercepat vaksinasi Covid-19 sama sekali tidak menyalahi aturan apapun. Karena selain memiliki tugas konvensional mempertahankan negara dalam kondisi perang militer, TNI-Polri juga memiliki tugas lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang, yang memberikan kesempatan kepada TNI-Polri melakukan operasi di luar masa perang. Termasuk membantu negara mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Karena kerja keras semua pihak, menurut Our World in Data pada 6 Desember 2021, Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-5 kategori negara dengan jumlah terbanyak pemberian vaksinasi Covid-19 secara lengkap di dunia. John Hopkins University menilai penanganan pandemi Covid-19 Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara pribadi Presiden Jokowi untuk berbicara dalam Covid-19 Global Summit, untuk berbagai pengalaman kepada dunia tentang bagaimana Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19 secara baik," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, penyelenggaraan Munas X FKPPI selama tiga hari pada 20-22 Desember 2021 akan melanjutkan kepemimpinan Pontjo Sutowo sebagai Ketua Umum FKPPI. Kepemimpinannya masih sangat dibutuhkan dalam meneruskan berbagai perjuangan dan pengabdian FKPPI kepada bangsa dan negara. Terlebih saat ini bangsa Indonesia masih berjuang keluar dari pandemi Covid-19, yang tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan melainkan juga krisis sosial, ekonomi, dan juga bahkan krisis ideologi.

"Sebagai pengawal ideologi Pancasila, FKPPI harus senantiasa menjadi garda terdepan bangsa dalam mengajak berbagai elemen masyarakat turut terlibat dalam bela negara, yang tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik. Bela negara mempunyai spektrum yang luas, serta meliputi banyak aspek dan dimensi. Mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk oleh berbagai aspek, antara lain ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan pangan. Mencintai produk dalam negeri, memajukan kebudayaan nasional, hingga melindungi nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong, juga bagian dari implementasi bela negara," pungkas Bamsoet. 

(*) SKN